Jihad dan Jahid?

AMBON bergejolak. Kerusuhan belum juga reda setelah dua tahun berlangsung. Sebagian masyarakat pun berdemonstrasi di depan Istana Presiden.

Presiden kala itu dijabat oleh Gus Dur, yang telah wafat pada 30 Desember 2009.

Mereka dengan mengatasnamakan kepentingan umat Islam, meminta pemerintah segera menyelesaikan kasus Maluku, yang belum juga tampak tanda-tanda akan reda. Mereka mengancam, kalau pemerintah tidak tidak bisa bisa menyelesaikan kasus itu, mereka akan pergi berjihad ke kota di Indonesia Timur itu.

Melihat massa yang berdemonstrasi begitu banyak, di depan Istana pula, Gus Dur mempersilakan wakil mereka untuk berdialog di dalam Istana.

Dalam dialog yang berlangsung, rupanya titik temu sulit tercapai. Bahkan sesekali terdengar suara keras dari luar ruangan tempat pembicara mereka. Rupanya demonstran bersikeras akan tetap berjihad ke Ambon.

Pertemuan yang hanya berlangsung beberapa menit itu, lantaran tegangnya suasana, akhirnya bubar tanpa kesepakatan tanpa apa-apa.

Dua hari kemudian, kepada sejumlah tamu yang berkunjung ke Istana. Presiden Gus Dur menceritakan peristiwa itu. Dia lalu menyatakan, pemerintah akan bertindak tegas.

“Saya tidak perduli,” tandas Gus Dur.

“Yang Kristen kek, yang Islam kek , kalau menggagu keamanan akan kita tindak. Mau jihad kek, mau jahid kek, kalau mengganggu akan ditangkap!”

Para tamunya hanya terngaga saja, tak sempat bertanya. Mestinya mereka boleh tanya, “Kalau jihad sih kita sudah paham. Tapi jahid itu apa artinya Gus?

Menyengsarakan Anggota DPR

SUATU hari di negara antah berantah, muncul suatu kebijakan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya di negara lain.

Kebijakan itu yakni, setiap orang yang berstatus wakil dinaikkan pangkatnya. Wakil presiden jadi presiden, wakil direktur menjadi direktur, wakil komandan menjadi komandan  wakil gubernur menjadi gubernur, wakil RT menjadi ketua RT dan seterusnya. Yang penting dalam program ini tidak ada penggusuran posisi. Perkara ada posisi ganda, itu bisa diatur dalam pembagian tugasnya.

Masalah pembengkakan anggaran, semua ditanggung oleh negara. Sesudah mantap dengan rencana itu, diajukanlah program ini ke DPR untuk mendapatkan persetujuan mereka. Ternyata mereka menolak. Betul-betul menolak keras. Bahkan, ditolak mentah-mentah dengan sangat keras.

Alasannya, program ini menyengsarakan anggota DPR. Bayangkan, mereka akan berubah status dari wakil rakyat menjadi rakyat.